✅ 1. Hak untuk Mendapatkan Informasi Publik Desa

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengetahui informasi publik, termasuk informasi yang dikelola oleh pemerintah desa. Hak ini mencakup:

Hak-hak warga:

• Melihat dan mengetahui informasi publik desa.
• Menghadiri pertemuan atau musyawarah desa yang bersifat terbuka.
• Mendapatkan salinan informasi publik desa, baik dalam bentuk cetak maupun digital.
• Mengajukan permohonan informasi publik desa secara lisan atau tertulis.
• Mendapatkan penjelasan tentang penggunaan anggaran desa, program pembangunan, bantuan sosial, dan lainnya.

✅ 2. Jenis Informasi Publik Desa

Berikut jenis informasi yang dapat diakses masyarakat:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti:

• APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
• Laporan realisasi anggaran
• Program dan kegiatan pembangunan desa
• Hasil musyawarah desa
• Profil desa dan data kependudukan

1. Informasi yang tersedia setiap saat, seperti:

• Peraturan Desa (Perdes)
• Dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes)
• Informasi tentang pengelolaan aset desa
• Informasi tentang penerima bantuan sosial

✅ 3. Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh warga desa untuk mendapatkan informasi:

Langkah 1: Mengajukan Permohonan

• Datang langsung ke kantor desa, ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa (jika sudah ditunjuk).
• Ajukan permohonan informasi secara tertulis atau lisan.
• Sertakan informasi yang diminta dan tujuan penggunaannya.

Langkah 2: Pemerintah Desa Menanggapi

• Pemerintah desa wajib merespon dalam waktu 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari).
• Jika disetujui, pemohon bisa langsung menerima informasi atau salinannya.
• Jika ditolak, harus diberi alasan yang sah (misalnya informasi rahasia, mengandung data pribadi, dsb).

✅ 4. Dasar Hukum

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa